Salah satu program unggulan Kabupaten Bangli yang hanya ada satu-satunya di Indonesia dan terbukti banyak memberi kontribusi dalam Lomba Adipura Nasional adalah diadakan Lomba Adipura Desa secara rutin setiap tahun yang diikuti oleh seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bangli. Lomba ini memiliki beberapa poin penilaian antara lain pemilahan sampah rumah tangga, penghijauan lingkungan pekarangan, kebersihan di wilayah perkantoran, sekolah, balai banjar dan tempat suci.  Untuk tahun 2019 ini Desa Bunutin diwakili oleh Banjar Selati yang memiliki ...

STANDAR PENULISAN BERITA SEDERHANA, terdapat Elemen Berita 5W+1H. Rumus menulis berita standar ini berdasarkan elemen atau unsur berita 5W+1H (Who, What, When, Where, Why, How) atau Siapa, Apa, Kapan, Di Mana, Kenapa, Bagaimana.Berita adalah laporan peristiwa atau catatan tentang sebuah kejadian. Sebuah peristiwa dipastikan mengandung keenam unsur berita tersebut:WHO -- SIAPA terlibat dalam peristiwa: pelaku, korban, pemeran utama, peran pengganti, figuran, orang, lembaga, organisasi, dsb.WHAT -- APA yang terjadi, kejadian apa, peristiwa naon, ...

Ingin menjadi pemimpin yang bijak, Bupati Bangli I Made Gianyar,SH.,M.Hum.,M.Kn mengingatkan, Kepercayaan dan amanat masyarakat harus dijaga dengan baik, hal itu disampaikan Jumat (27/7) saat melantik 5 Perbekel terpilih di Gedung BMB Kantor Bupati Bangli, yang dihadiri Asisten 1 Sekda Kabupaten Bangli Drs. I Nyoman Puja,M.Si , Kadis PMD I Dewa Agung Riana Putra , Camat Kintamani I Wayan Dirgayusa, rohaniawan , perangkat desa , hadir pula Istri dan keluarga Perbekel dilantik. Dalam sambutannya Bupati Bangli I Made Gianyar menyampaikan, Sebagai ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa  Bunutin mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun ...

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklahmudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya.Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyatabelum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio terus meningkat sudahdi atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakinlebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merahbagi kelompok usaha ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...